Sumatera Barat, Karotoday.net
Gejolak di tubuh DPW Partai Gerakan Rakyat Sumatera Barat tak lagi sekadar riak perbedaan pendapat. Dalam beberapa pekan terakhir, konflik internal berkembang menjadi polemik terbuka yang menyeret nama Ketua DPW Rita Widyawati serta Wakil Ketua Umum DPP, Winston.
Sejumlah pengurus menilai sumber utama perpecahan berawal dari dugaan pelanggaran mekanisme organisasi yang dilakukan di level pimpinan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SK Berubah Tiga Kali Mekanisme Dipertanyakan, Sorotan tajam mengarah pada perubahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPW yang terjadi berulang kali dalam waktu singkat.
Menurut Wakil Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Sumbar, Edi Anwar, SK pertama diterbitkan pada 19 Januari 2026 dengan komposisi 15 pengurus. Namun pada Februari, SK tersebut direvisi dan jumlah pengurus dipangkas menjadi tujuh orang.
Belum berhenti di situ tiga hari kemudian kembali terbit SK baru yang mengubah posisi bendahara. Fitriawati ditetapkan sebagai Bendahara dan Merry Yunaida menjadi Wakil Bendahara, padahal sebelumnya Merry menjabat sebagai Bendahara.
Perubahan cepat dan berulang ini dinilai janggal oleh sejumlah pengurus. Mereka mempertanyakan apakah prosedur kolektif kolegial yang menjadi prinsip dasar organisasi benar-benar dijalankan.
Edi Anwar menyebut perubahan tersebut tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan DPP. Ia menduga permintaan revisi dari Ketua DPW diproses dengan mudah oleh DPP tanpa verifikasi mendalam atas dinamika internal di Sumbar. Dugaan Peran Winston dalam Setiap Kebijakan Kontroversial
Nama Winston Wakil Ketua Umum DPP, ikut disebut dalam pusaran konflik.
Beberapa pengurus menyatakan Rita kerap mengatasnamakan instruksi Winston ketika mengambil langkah yang bertentangan dengan hasil rapat DPW. Hal ini memunculkan kesan bahwa keputusan strategis tidak lagi lahir dari forum resmi, melainkan dari komunikasi langsung antara Ketua DPW dan elite DPP.
Di sisi lain Korwil Sumbar Ahmad Darwan disebut beberapa kali tidak mendapatkan laporan terkait perubahan penting di tingkat DPW. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa jalur komunikasi formal organisasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Jika benar terjadi pola komunikasi langsung tanpa mekanisme administrasi resmi dinilai menjadi pemicu utama ketidakpercayaan di internal partai.
Penempatan kerabat dan munculnya Kepengurusan Tandingan konflik kemudian meluas ke tingkat DPD kabupaten/kota. Sejumlah pengurus menyoroti adanya penempatan figur yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Ketua DPW di beberapa daerah, seperti Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh, dan Padang Pariaman.
Di daerah-daerah tersebut muncul penolakan dari pengurus setempat. Mereka menilai figur yang ditunjuk bukan hasil kesepakatan internal dan tidak melalui proses musyawarah yang semestinya.
Akibatnya muncul kepengurusan tandingan di sejumlah wilayah—sebuah indikasi nyata bahwa soliditas partai mulai terbelah.
Dugaan Ketidaktransparanan Keuangan,Persoalan tak berhenti pada struktur organisasi. Isu pengelolaan keuangan turut memperkeruh keadaan.
Fitriawati yang disebut menjabat Bendahara mengungkap adanya permintaan untuk menaikkan angka pengeluaran dalam catatan keuangan. Kenaikan tersebut disebut berkaitan dengan kebutuhan pribadi Ketua.
Selain itu dana bantuan yang disebut berasal dari Wali Kota Padang serta sumbangan dari Fauzi Bahar dikatakan tidak tercantum dalam laporan keuangan resmi.
Tuduhan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana partai di tingkat DPW.
Isu Pungutan untuk Jabatan Sejumlah sumber internal juga menyebut adanya kewajiban pembayaran sejumlah uang bagi individu yang ingin masuk dalam struktur pengurus DPW. Nilainya disebut mencapai jutaan rupiah.
Alasan yang disampaikan antara lain untuk menutup biaya kedatangan Anies Rasyid Baswedan pada Januari lalu serta kebutuhan pendanaan lainnya.
Jika terbukti praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip organisasi politik modern yang menjunjung integritas dan partisipasi tanpa transaksional.
Konflik Berkepanjangan dan Krisis Kepercayaan Rangkaian dugaan pelanggaran mekanisme oleh Ketua DPW dan sikap DPP yang dianggap terlalu mudah mengakomodasi perubahan disebut menjadi akar konflik berkepanjangan.
Sejumlah kader menilai persoalan ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan krisis tata kelola organisasi. Ketika mekanisme kolektif kolegial diabaikan, kepercayaan kader di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota ikut tergerus.
Edi Anwar menegaskan pembenahan harus dimulai dari penegakan prosedur organisasi secara konsisten, baik di tingkat DPW maupun DPP.
Hingga artikel ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari Ketua DPW Rita Widyawati maupun Wakil Ketua Umum DPP Winston terkait berbagai tudingan tersebut.
Konflik yang bermula dari dugaan pelanggaran mekanisme kini telah berkembang menjadi ujian besar bagi soliditas Partai Gerakan Rakyat di Sumatera Barat. Tanpa penyelesaian terbuka dan transparan, perpecahan dikhawatirkan akan terus melebar dan meninggalkan luka panjang dalam tubuh partai.
( Putry Ribu )
